Menko Darmin: Presiden Minta Laporan Progres Soal Tumpang Tindih Lahan
By Admin
Foto/Net
nusakini.com - Usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017), Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Darmin Nasution menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan perkembangan setelah setahun lebih dilaksanakan.
“Presiden itu kan minta pertama itu Kalimantan, baru Sumatra, dan lain-lain. Kenapa memilih ini itu, karena persoalannya banyak di situ,” jelas Darmin.
Persoalan tanah, lanjut Menko Perekonomian, kan paling susah di situ, artinya ada overlap pada pertambangan, kehutanan. Ia juga menyampaikan bahwa ratas yang telah berlangsung melaporkan seperti apa pencapaiannya kepada Presiden.
“Laporannya sangat teknis, saya tidak bisa ingat satu per satu, tetapi intinya adalah memang meminta apa namanya arahan Presiden untuk beberapa hal, terutama kalau tumpang tindih siapa yang dimenangkan,” tambah Darmin.
Sebagai contoh, lanjut Darmin, misalnya tambang tumpang tindih dengan hutan, tumpang tindih dengan apalagi, dengan apa, lima macam misalkan, kemudian siapa yang menang?
“Ini memang harus ada aturan mainnya, kalau enggak, BIG (Badan Informasi Geospasial) itu enggak bisa menyelesaikannya. Dia bisa bikin peta, tapi kalau sudah tumpang tindih, dari kewenangannya dia akan minta, kewenangannya gimana ini? Mana yang menang,” ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Memang tidak mudah juga, menurut Darmin, untuk bilang kementerian ini kewenangannya karena ada prinsip sebelumnya siapa duluan, dia yang menang.
“Mana yang duluan dikeluarkan dia yang menang, tapi apa hak begitu? Memang Presiden masih minta coba dikaji dulu deh, jangan nanti sudah maju kemudian terpaksa dirombak lagi,” pungkas Darmin. (p/mk)